Syarat Pembuatan Kartu Kuning di Kota Bandung

Kartu Kuning/Kartu AK1 ini berfungsi sebagai salah satu berkas yang menjadi syarat bagi para pelamar yang hendak melamar pekerjaan, baik untuk keperluan melamar pekerjaan sebagai ....

Premium dan Solar Akan Habis pada Desember 2014

Tanpa pengendalian, kuota BBM bersubsidi yang sebanyak 46 juta kiloliter, untuk jenis premium, akan habis pada 20 Desember 2014

Teman Sejati Kita Adalah Amal

Orang datang dan pergi dengan sendirinya. Lahir dan wafat dengan sendirinya.

Pemberlakuan Jalur "4 In 1" Di Bandung

Sebagai langkah awal, aturan ini akan diberlakukan mulai dari Gerbang Tol Pasteur (Jalan Dr. Djundunan) hingga perempatan ....

Inilah UMK Jawa Barat 2013

Tabel Daftar: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2013

30 August 2014

Premium dan Solar Habis Desember 2014?

Premium dan Solar Habis Desember 2014

Diperkirakan, bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar akan habis pada Desember 2014
(foto: ilustrasi/www.lensaindonesia.com)

PERTAMINA sudah tidak lagi membatasi pengiriman bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke semua Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Indonesia. Hal itu sesuai dengan perintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung. Konsekuensinya, hingga akhir 2014, distribusi BBM bersubsidi akan melebihi kuota hingga 1,3 juta kiloliter.

"Saya sudah lapor ke Pak Chairul Tanjung. Ini, menurut perhitungan tidak cukup sampai akhir tahun. Pak CT bilang, itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang akan ambil solusi," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27 Agustus 2014).

Ia mengungkapkan, tanpa pengendalian, kuota BBM bersubsidi yang sebanyak 46 juta kiloliter, untuk jenis premium, akan habis pada 20 Desember 2014, sedangkan solar pada 6 Desember 2014. Kelebihan kuota itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal, sebelumnya, Pertamina mendapat surat dari Menteri Keuangan, Chatib Basri, yang intinya jika pagu BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2014 sebanyak 46 juta kiloliter terlampaui maka Pertaminalah yang harus menanggung risiko pembengkakan dan subsidi BBM.

Hanung mengaku telah menyampaikan isi surat itu kepada Chairul Tanjung. Sang menteri mengatakan, ia akan segera membincangkan hal itu dengan menteri keuangan. Dengan demikian, pembengkakan tersebut tidak menjadi tanggung jawab Pertamina. Pada Selasa sebelumnya, agar tidak terjadi antrean BBM bersubsidi, Pertamina telah menyalurkan 30% premium di atas kebutuhan harian secara nasional.

Senior Vice President Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko, mengatakan bahwa jika kuota BBM bersubsidi sudah habis sebelum akhir tahun dan tidak ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, premium dan solar akan tetap ada di SPBU se-Indonesia, akan tetapi dijual dengan harga keekonomian. Hal serupa akan diberlakukan terhadap BBM nonsubsidi, yakni pertamax, pertamax plus, dan pertamina dex.

Menurut Suhartoko, langkah itu terpaksa ditempuh lantaran anggaran subsidi BBM sudah tidak bisa diberikan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan BBM tidak bisa ditunda. "Ini kan hanya akan terjadi akhir-akhir tahun. Masyarakat harus mau. Harus bagaimana lagi? BBM subsidinya enggak ada," ujarnya.

Keputusan Rapat

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, melalui siaran pers, mengatakan, untuk mengatasi antrean kendaraan dalam beberapa hari terakhir, mulai Selasa (26 Agustus 2014) malam, Pertamina akan menormalkan kembali pasokan BBM ke semua SPBU di seluruh Indonesia. "Sesuai dengan arahan pemerintah, mulai Selasa malam, kami menormalkan pasokan BBM untuk memulihkan situasi," katanya.

Dengan demikian, Pertamina tidak lagi mengurangi penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU. Namun, penyaluran BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU tetap memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Ali yakin, pemerintah punya solusi agar langkah ini tidak membuat kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 terlampaui.

Secara terpisah, dalam keterangan pers di Dili, Timor Leste, Chairul Tanjung menegaskan bahwa saat ini, stok BBM bersubsidi cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. "Dalam waktu kurang dari tiga hari, tidak boleh lagi ada antrean yang tidak perlu," katanya, seperti disitat oleh situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, www.setkab.go.id. Chairul berada di Dili untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, langkah itu ditempuh sebagai hasil keputusan rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, Selasa (26 Agustus 2014) siang. Intinya, diputuskan agar antrean pembelian BBM harus diatasi. Chairul menyatakan, antrean di SPBU itu disebabkan oleh kebijakan Pertamina di daerah yang bersifat lokal sebagai upaya pembatasan untuk penghematan. "Bukan kebijakan pemerintah secara umum," ujarnya. Sebelum mengambil langkah penormalan distribusi BBM bersubsidi, ia mengaku telah lebih dulu berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, dan Pertamina.


Catur Ratna Wulandari, H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 28/08/2014(1,13)-Daraoraura

23 April 2014

Teman Sejati Adalah Amal

Teman Paling Sejati Adalah Amal Kita Sendiri

Astaghfirullaahal'azhiim. Wahai Rabb, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ridhoilah hidup kami agar senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari-Mu. Bekalilah kami kemampuan jasmaniah dan rohaniah untuk bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin...

15 April 2014

Karburator Banjir Sebabkan Mobil Mogok

Karburator Banjir Akan Sebabkan Mobil Mogok

BAGI pengendara mobil dengan sistem karburator, mungkin pernah mengalami yang namanya banjir bensin pada karburatornya. Jika sudah terjadi maka hal ini dapat menyebabkan mesin tidak mau hidup saat di-starter. Alhasil, terjadilah hal yang paling banyak dibenci pemilik mobil, yakni mogok.

Banjir bensin terjadi dikarenakan campuran antara bensin dan udara atau dikenal dengan istilah Air to Fuel Ration (AFR) untuk pembakaran di ruang bakar mesin tidak berimbang (terlaku banyak bensin), yang secara teknis menyebabkan pembakaran tidak dapat terjadi karena pengapian tidak mampu memicu api untuk pembakaran bensin di ruang bakar mesin. Namun, mogoknya mobil belum pasti disebabkan karena banjir bensin. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui terlebih dulu ciri-ciri bila karburator mengalami banjir bensin.

Biasanya, jika terjadi banjir bensin pada karburator, maka akan tercium bau bensin yang cukup tajam di ruang mesin mobil. Agar dapat mengetahui lebih pasti, bukalah selang udara yang menuju karburator, biasanya pada ruang/ujung karburator akan terdapat bensin (pada Daihatsu Espass). Kendaraan non Espass dapat kita cek dengan cara membuka saringan udara, lalu lihatlah saluran karburatornya. Bila banjir, maka di situ akan terdapat genangan bensin. Pada kendaraan tipe-tipe tertentu, banjir bisa juga dilihat pada "glass baca" (indikator kaca) yang terdapat pada karburator.

Jika terjadi masalah seperti itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghadapinya agar dapat segera diatasi dengan benar sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Caranya adalah sebagai berikut:

  1. Jangan paksa menghidupkan kendaraan, karena hal itu dapat mengakibatkan volume bensin yang masuk ke ruang bakar bertambah banyak sehingga memperparah keadaan;
  2. Bukalah baut penguras bahan bakar yang terdapat pada karburator agar volume bensin di karburator habis. Kemudian pasang kembali;
  3. Bukalah selang udara dan bersihkan bensin yang terdapat pada mulut/ujung karburator dengan menggunakan kain;
  4. Bukalah busi mobil. Jika basah, bersihkanlah busi dengan menggunakan lap. Lakukan pada semua busi jika busi pertama basah;
  5. Lepaskan kabel tegangan tinggi dari coil dan jauhkan dari lubang besi/bensin;
  6. Cobalah hidupkan (starter) mesin dengan menginjak pedal gas penuh beberapa kali;
  7. Pasang kembali busi yang tadi dibuka;
  8. Hidupkan mesin;
  9. Segera bawa ke bengkel untuk mengatasi penyebabnya lebih lanjut agar tidak terjadi kembali di lain waktu.

Semoga bermanfaat...

7 April 2014

Kepala Sekolah Tak Lagi Berwenang Dalam Penerimaan Siswa Baru

TERNYATA perputaran uang haram dalam penerimaan peserta didik baru di SMP dan SMA di Kota Bandung ditaksir mencapai sedikitnya Rp 20 miliar setiap tahunnya! Pemerintah Kota Bandung berupaya menghilangkan praktik curang ini dengan menggandeng militer dan polisi dalam tim independen.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengungkapkan, perputaran uang haram itu mayoritas berbentuk suap terkait jual-beli kursi. Praktik menyimpang ini telah melibatkan banyak pihak, mulai dari kepala sekolah hingga oknum pejabat, anggota DPRD, polisi, hingga militer. "Kursi tiap kelas yang mestinya 32, jadi 35. harga per kursi tahun lalu katanya Rp 15-20 juta. Kalikan saja jumlah kelas lalu jumlah sekolah. Di Bandung, ada 50-an SMP dan 20-an SMA. Kami hitung-hitung, minimal sudah Rp 20 miliaran," kata Ridwan Kamil, Kamis (3/4/2014) pagi, di Balai Kota Bandung.

Kepala Sekolah Tak Lagi Berwenang Dalam Penerimaan Siswa Baru

Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung Periode 2013-2018)
[foto: Wikipedia.com]

Dijelaskan Ridwan, praktik curang seperti ini terus berlangsung dari tahun ke tahun karena rentannya posisi kepala sekolah oleh ancaman dan kedatangan "surat sakti" dari orang-orang berpengaruh dengan berbagai latar belakang. Hal inilah yang hendak diubah lewat pembentukan tim independen yng beranggotakan militer, polisi, jaksa, dan perwakilan masyarakat, selain pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Ridwan berharap, tim ini mampu bersikap tegas terhadap segla bentuk pelanggaran. Selain mencegah suap, tim juga berwenang menindak bermacam pelanggaran, seperti pemalsuan surat keterangan miskin dan pemalsuan sertifikat prestasi. "Kita akan tegas pidanakan segala kebohongan. Saya harap tim independen ini akan jadi benteng yang kuat, tidak bisa ditembus," ucapnya.

Ridwan berjanji menindak tegas setiap pejabat internal pemkot yang terlibat dalam pelanggaran penerimaan peserta didik baru yang mengeluarkan "surat sakti" penitipan siswa. "Harapannya, tidak ada lagi internal pemkot yang bermanuver. Semua keputusan penerimaan dikelola tim independen itu," ujarnya.

Selain pembentukan tim independen, wali kota juga memutuskan menyerahkan pengolahan data penerimaan peserta didik baru ke pihak ketiga, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB). "Banyak keluhan mengenai input data ini. Supaya tidak dibuat main-main lagi, sekarang kami out-sourcing-kan. Tempatnya disembunyikan biar orangtua murid tidak berdatangan nanti," ujarnya.

@ @ @


A-148, A-165 H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 4/04/2014(27)-Daraoraura

Dituntut: Dada 15 Tahun, Edi 12 Tahun

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, selama 15 tahun penjara. Sementara Edi Siswadi dituntut selama 12 tahun penjara. Selain itu, mereka pun dikenai denda masing-masing Rp 600 juta dan Rp 500 juta (subsider 6 bulan penjara).

Tuntutan itu dibacakan jaksa pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jalan LLRE. Martadinata, Kamis (3/4/2014). Tim jaksa membacakan tuntutan tersebut secara maraton, sejak pagi hingga petang hari. Mereka membutuhkan waktu 6,5 jam. Soalnya, berkas tuntutan terhadap Dada mencapai 1.042 halaman dan untuk Edi 1.953 halaman. Rangkaian sidang baru rampung menjelang maghrib.

Dada Rosada Dituntut 15 Tahun sedangkan Edi Siswadi Dituntut 12 Tahun

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada (kiri) dan Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi (kanan)

Jaksa Riyono menyebutkan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dengan demikian, dakwaan primer kesatu terpenuhi, yakni pelanggaran Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Jaksa juga menyatakan bahwa dakwaan kedua dan ketiga primer juga terpenuhi. Dalam kasus tersebut, dakwaan kedua primer adalah pelanggaran Pasal 6 ayat (1) huruf a UU tentang Pembeerantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Sementara dakwaan ketiga primer adalah pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf a UU tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam kesempatan itu, jaksa menyebutkan beberapa hal yang memberatkan Dada. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sebagai wali kota, Dada tidak memberi contoh yang baik kepada anak buah (malah membela anak buah yang terlibat korupsi). Ia pun telah mengingkari pakta integritas yang dibuat bersama KPK. Padahal, Dada menjadi ketua pakta integritas di Jawa Barat. Ia juga dinilai telah merusak citra pengadilan. Meskipun demikian, terdapat pula hal-hal yang meringankan. Dada berlaku sopan di pengadilan dan masih punya tanggungan keluarga. "Dimohon majelis hakim tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana 15 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider kurungan 6 bulan penjara," kata Riyono.

Pasal yang sama dijeratkan kepada Edi Siswadi. Hal yang memberatkan Edi, menurut jaksa, sebagai pegawai negeri sipil yang menjawab sekretaris daerah, ia telah mencederai lembaga peradilan. Padahal, pemerintah dan masyarakat tengah giat untuk memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan.

Jaksa mengungkapkan, berdasarkan fakta di persidangan, Dada Rosada bersama Edi Siswadi dan Herry Nurhayat (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) telah terbukti memberikan uang kepada hakim Setyabudhi Tedjocahyono melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana. "Pemberian uang dilakukan pada Juli 2012 hingga Januari 2014 dengan jumlah yang beragam dan dalam beberapa kali penyerahan," tuturnya. Selain itu, terdakwa pun memberikan fasilitas hiburan, seperti karaoke, dan memberikan perabotan rumah dinas kepada Setyabudhi.

Dana sebesar Rp 2,3 miliar dan 160.000 dolar AS serta fasilitas perabotan dan hiburan tersebut diberikan untuk memengaruhi Setyabudhi yang menangani perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos). Tujuh pegawai negeri sipil di Pemkot Bandung menjadi terdakwa dalam kasus itu. "Pemberian itu dimaksudkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan ringan dan tak melibatkan terdakwa (Edi Siswadi dan Dada Rosada)," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sudah ada empat terpidana dalam perkara penyuapan itu. Mereka adalah:

  1. Setyabudhi Tedjocahyono (Ketua Majelis Hakim pada perkara itu di Pengadilan Negeri Bandung; divonis 12 tahun)
  2. Herry Nurhayat (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; divonis 5 tahun)
  3. Toto Hutagalung (divonis 7 tahun)
  4. Asep Triana (divonis 3,5 tahun)

Selain itu, ada dua tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Ramlan Comel (Hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung) dan Serefina Pasti Sinaga (Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat).

* * *


A-113 H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 4/4/2014(1+8)-Daraoraura

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More