Syarat Pembuatan Kartu Kuning di Kota Bandung

Kartu Kuning/Kartu AK1 ini berfungsi sebagai salah satu berkas yang menjadi syarat bagi para pelamar yang hendak melamar pekerjaan, baik untuk keperluan melamar pekerjaan sebagai ....

Unpad Akan Hapus Uang Pangkal Tahun 2013

Universitas Padjadjaran siap hilangkan uang pangkal mahasiswa barunya

SBI-RSBI Dibubarkan

Sekitar 1.300 satuan pendidikan berstatus Sekolah Bertaraf Internasional/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) dipastikan bubar.

Pemberlakuan Jalur "4 In 1" Di Bandung

Sebagai langkah awal, aturan ini akan diberlakukan mulai dari Gerbang Tol Pasteur (Jalan Dr. Djundunan) hingga perempatan ....

Inilah UMK Jawa Barat 2013

Tabel Daftar: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2013

15 April 2014

Karburator Banjir Sebabkan Mobil Mogok

Karburator Banjir Akan Sebabkan Mobil Mogok

BAGI pengendara mobil dengan sistem karburator, mungkin pernah mengalami yang namanya banjir bensin pada karburatornya. Jika sudah terjadi maka hal ini dapat menyebabkan mesin tidak mau hidup saat di-starter. Alhasil, terjadilah hal yang paling banyak dibenci pemilik mobil, yakni mogok.

Banjir bensin terjadi dikarenakan campuran antara bensin dan udara atau dikenal dengan istilah Air to Fuel Ration (AFR) untuk pembakaran di ruang bakar mesin tidak berimbang (terlaku banyak bensin), yang secara teknis menyebabkan pembakaran tidak dapat terjadi karena pengapian tidak mampu memicu api untuk pembakaran bensin di ruang bakar mesin. Namun, mogoknya mobil belum pasti disebabkan karena banjir bensin. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui terlebih dulu ciri-ciri bila karburator mengalami banjir bensin.

Biasanya, jika terjadi banjir bensin pada karburator, maka akan tercium bau bensin yang cukup tajam di ruang mesin mobil. Agar dapat mengetahui lebih pasti, bukalah selang udara yang menuju karburator, biasanya pada ruang/ujung karburator akan terdapat bensin (pada Daihatsu Espass). Kendaraan non Espass dapat kita cek dengan cara membuka saringan udara, lalu lihatlah saluran karburatornya. Bila banjir, maka di situ akan terdapat genangan bensin. Pada kendaraan tipe-tipe tertentu, banjir bisa juga dilihat pada "glass baca" (indikator kaca) yang terdapat pada karburator.

Jika terjadi masalah seperti itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghadapinya agar dapat segera diatasi dengan benar sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Caranya adalah sebagai berikut:

  1. Jangan paksa menghidupkan kendaraan, karena hal itu dapat mengakibatkan volume bensin yang masuk ke ruang bakar bertambah banyak sehingga memperparah keadaan;
  2. Bukalah baut penguras bahan bakar yang terdapat pada karburator agar volume bensin di karburator habis. Kemudian pasang kembali;
  3. Bukalah selang udara dan bersihkan bensin yang terdapat pada mulut/ujung karburator dengan menggunakan kain;
  4. Bukalah busi mobil. Jika basah, bersihkanlah busi dengan menggunakan lap. Lakukan pada semua busi jika busi pertama basah;
  5. Lepaskan kabel tegangan tinggi dari coil dan jauhkan dari lubang besi/bensin;
  6. Cobalah hidupkan (starter) mesin dengan menginjak pedal gas penuh beberapa kali;
  7. Pasang kembali busi yang tadi dibuka;
  8. Hidupkan mesin;
  9. Segera bawa ke bengkel untuk mengatasi penyebabnya lebih lanjut agar tidak terjadi kembali di lain waktu.

Semoga bermanfaat...

7 April 2014

Kepala Sekolah Tak Lagi Berwenang Dalam Penerimaan Siswa Baru

TERNYATA perputaran uang haram dalam penerimaan peserta didik baru di SMP dan SMA di Kota Bandung ditaksir mencapai sedikitnya Rp 20 miliar setiap tahunnya! Pemerintah Kota Bandung berupaya menghilangkan praktik curang ini dengan menggandeng militer dan polisi dalam tim independen.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengungkapkan, perputaran uang haram itu mayoritas berbentuk suap terkait jual-beli kursi. Praktik menyimpang ini telah melibatkan banyak pihak, mulai dari kepala sekolah hingga oknum pejabat, anggota DPRD, polisi, hingga militer. "Kursi tiap kelas yang mestinya 32, jadi 35. harga per kursi tahun lalu katanya Rp 15-20 juta. Kalikan saja jumlah kelas lalu jumlah sekolah. Di Bandung, ada 50-an SMP dan 20-an SMA. Kami hitung-hitung, minimal sudah Rp 20 miliaran," kata Ridwan Kamil, Kamis (3/4/2014) pagi, di Balai Kota Bandung.

Kepala Sekolah Tak Lagi Berwenang Dalam Penerimaan Siswa Baru

Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung Periode 2013-2018)
[foto: Wikipedia.com]

Dijelaskan Ridwan, praktik curang seperti ini terus berlangsung dari tahun ke tahun karena rentannya posisi kepala sekolah oleh ancaman dan kedatangan "surat sakti" dari orang-orang berpengaruh dengan berbagai latar belakang. Hal inilah yang hendak diubah lewat pembentukan tim independen yng beranggotakan militer, polisi, jaksa, dan perwakilan masyarakat, selain pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Ridwan berharap, tim ini mampu bersikap tegas terhadap segla bentuk pelanggaran. Selain mencegah suap, tim juga berwenang menindak bermacam pelanggaran, seperti pemalsuan surat keterangan miskin dan pemalsuan sertifikat prestasi. "Kita akan tegas pidanakan segala kebohongan. Saya harap tim independen ini akan jadi benteng yang kuat, tidak bisa ditembus," ucapnya.

Ridwan berjanji menindak tegas setiap pejabat internal pemkot yang terlibat dalam pelanggaran penerimaan peserta didik baru yang mengeluarkan "surat sakti" penitipan siswa. "Harapannya, tidak ada lagi internal pemkot yang bermanuver. Semua keputusan penerimaan dikelola tim independen itu," ujarnya.

Selain pembentukan tim independen, wali kota juga memutuskan menyerahkan pengolahan data penerimaan peserta didik baru ke pihak ketiga, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB). "Banyak keluhan mengenai input data ini. Supaya tidak dibuat main-main lagi, sekarang kami out-sourcing-kan. Tempatnya disembunyikan biar orangtua murid tidak berdatangan nanti," ujarnya.

@ @ @


A-148, A-165 H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 4/04/2014(27)-Daraoraura

Dituntut: Dada 15 Tahun, Edi 12 Tahun

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, selama 15 tahun penjara. Sementara Edi Siswadi dituntut selama 12 tahun penjara. Selain itu, mereka pun dikenai denda masing-masing Rp 600 juta dan Rp 500 juta (subsider 6 bulan penjara).

Tuntutan itu dibacakan jaksa pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jalan LLRE. Martadinata, Kamis (3/4/2014). Tim jaksa membacakan tuntutan tersebut secara maraton, sejak pagi hingga petang hari. Mereka membutuhkan waktu 6,5 jam. Soalnya, berkas tuntutan terhadap Dada mencapai 1.042 halaman dan untuk Edi 1.953 halaman. Rangkaian sidang baru rampung menjelang maghrib.

Dada Rosada Dituntut 15 Tahun sedangkan Edi Siswadi Dituntut 12 Tahun

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada (kiri) dan Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi (kanan)

Jaksa Riyono menyebutkan, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dengan demikian, dakwaan primer kesatu terpenuhi, yakni pelanggaran Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Jaksa juga menyatakan bahwa dakwaan kedua dan ketiga primer juga terpenuhi. Dalam kasus tersebut, dakwaan kedua primer adalah pelanggaran Pasal 6 ayat (1) huruf a UU tentang Pembeerantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Sementara dakwaan ketiga primer adalah pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf a UU tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam kesempatan itu, jaksa menyebutkan beberapa hal yang memberatkan Dada. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Sebagai wali kota, Dada tidak memberi contoh yang baik kepada anak buah (malah membela anak buah yang terlibat korupsi). Ia pun telah mengingkari pakta integritas yang dibuat bersama KPK. Padahal, Dada menjadi ketua pakta integritas di Jawa Barat. Ia juga dinilai telah merusak citra pengadilan. Meskipun demikian, terdapat pula hal-hal yang meringankan. Dada berlaku sopan di pengadilan dan masih punya tanggungan keluarga. "Dimohon majelis hakim tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana 15 tahun penjara, denda Rp 600 juta subsider kurungan 6 bulan penjara," kata Riyono.

Pasal yang sama dijeratkan kepada Edi Siswadi. Hal yang memberatkan Edi, menurut jaksa, sebagai pegawai negeri sipil yang menjawab sekretaris daerah, ia telah mencederai lembaga peradilan. Padahal, pemerintah dan masyarakat tengah giat untuk memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan.

Jaksa mengungkapkan, berdasarkan fakta di persidangan, Dada Rosada bersama Edi Siswadi dan Herry Nurhayat (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) telah terbukti memberikan uang kepada hakim Setyabudhi Tedjocahyono melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana. "Pemberian uang dilakukan pada Juli 2012 hingga Januari 2014 dengan jumlah yang beragam dan dalam beberapa kali penyerahan," tuturnya. Selain itu, terdakwa pun memberikan fasilitas hiburan, seperti karaoke, dan memberikan perabotan rumah dinas kepada Setyabudhi.

Dana sebesar Rp 2,3 miliar dan 160.000 dolar AS serta fasilitas perabotan dan hiburan tersebut diberikan untuk memengaruhi Setyabudhi yang menangani perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos). Tujuh pegawai negeri sipil di Pemkot Bandung menjadi terdakwa dalam kasus itu. "Pemberian itu dimaksudkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan ringan dan tak melibatkan terdakwa (Edi Siswadi dan Dada Rosada)," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sudah ada empat terpidana dalam perkara penyuapan itu. Mereka adalah:

  1. Setyabudhi Tedjocahyono (Ketua Majelis Hakim pada perkara itu di Pengadilan Negeri Bandung; divonis 12 tahun)
  2. Herry Nurhayat (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; divonis 5 tahun)
  3. Toto Hutagalung (divonis 7 tahun)
  4. Asep Triana (divonis 3,5 tahun)

Selain itu, ada dua tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Ramlan Comel (Hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung) dan Serefina Pasti Sinaga (Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat).

* * *


A-113 H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 4/4/2014(1+8)-Daraoraura

31 March 2014

Menyelisik Kehidupan Supir Bus

Menyelisik Kehidupan Supir Bus

MESKI bekerja di perusahaan otobus (PO), status sopir bus bukanlah karyawan tetap yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana karyawan kantoran pada umumnya. Status sopir sama seperti buruh harian lepas yang hanya akan mendapatkan upah kalau dia bekerja. Malah, buruh harian lepas lebih mending, setidaknya mereka bisa beristirahat di rumah dengan tenang bersama keluarganya jika mereka tidak sedang bekerja atau nganggur.

Itulah setidaknya kisah yang digambarkan oleh Edi Kasim (50 tahun). Ayah dari empat anak ini merupakan salah seorang sopir bus PO "Bhineka" yang sudah melakoni profesi sebagai sopir bus selama 15 tahun.

Menurut Edi, tidak setiap hari dirinya bisa mendapat pemasukan. Bahkan, di saat-saat tertentu, dapur rumahnya sering "tidak ngebul" akibat minimnya pemasukan yang diperolehnya. Edi yang memegang rute bus jurusan Cirebon-Merak ini mengatakan, waktu tempuh perjalanan trayek antara dua kota itu kini malah bertambah lama sampai dua kali lipat dari sebelumnya sehingga jadwal ngetem pun selalu terlewat. "Terpaksa kami harus menginap di Terminal Merak untuk bisa memenuhi ngetem hari berikutnya," ujarnya.

Padahal, pendapatan sopir hanya mengandalkan adanya selisih pemasukan dari penumpang dikurangi pengeluaran untuk bahan bakar minyak, setoran, makan, cuci bus dan keperluan belanja lainnya. Saat ini, setoran bus untuk sekali jalan pulang-pergi adalah kurang lebih sebesar Rp 1 juta, sedangkan bahan bakar minyak bisa sampai Rp 2 juta.

Dalam kondisi jalanan normal, biasanya bahan bakar minyak untuk perjalanan pulang-pergi sebesar Rp 1,5 juta, namun karena jalan rusak, macet dan waktu bertambah lama, biaya bahan bakar minyak bisa sampai Rp 2 juta. Belum untuk keperluan beli makan, cuci bus, dan lainnya sekitar total Rp 500 ribu sehingga seringkali hanya tersisa Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu.

"Dari sisa itu pun harus kami bagi bertiga dengan kondektur dan kernet. Kadang selama tiga hari itu, paling bawa uang ke rumah hanya Rp 100 ribu. Tetapi itu juga masih mending, kadang-kadang jangankan bawa pulang uang ke rumah, untuk setor saja harus nombok," ujarnya.

Akibat kondisi yang tidak menentu itu, menurut Edi, sudah banyak teman-temannya sesama sopir akhirnya memilih untuk bekerja serabutan yang lainnya. Setidaknya, kalau bekerja serabutan yang lainnya, dirinya tidak harus mengeluarkan ongkos besar dan masih bisa beristirahat dengan tenang di rumah.

Tanggapan dari Pimpinan PO

Pimpinan PO "Bhineka", Abdul Hamid, membenarkan adanya sopir bus yang sudah banyak beralih menjadi pekerja serabutan seperti yang diungkapkan Edi. Menurut Abdul, ia sering kesulitan mendapatkan sopir bus, terutama untuk ditempatkan sebagai sopir reguler. Dari sekitar 500 sopir bus reguler yang terdata bekerja di PO "Bhineka", hampir 50 persen di antaranya sudah susah dihubungi karena mereka lebih memilih bekerja serabutan.

"Nantilah kalau kondisi jalan sudah normal, bakal bergabung (bekerja) kembali," ujar Abdul Hamid, mengutip alasan yang dikatakan para sopir bus yang kini beralih bekerja di luar profesi sopir.

@@@


Ani Nunung, H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 26/02/2014(16)-Daraoraura

27 February 2014

Di Bandung, Taman Jadi Tempat Kumpul PSK

Di Bandung, Taman Jadi Tempat Kumpul PSK

TERNYATA tidak hanya Taman Fotografi atau Taman Cempaka saja yang telah disalahgunakan beberapa pengunjung menjadi tempat mesum, karena taman lainnya yang sudah dibenahi seperti taman eks SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani-Riau juga dipakai untuk tempat berkumpulnya pekerja seks komersial (PSK). Taman ini sudah lama menjadi tempat PSK.

Hal itu dikemukakan Ketua RW 08, Kelurahan Merdeka, Kecamaan Sumur Bandung, Paul Lawendatu (71 tahun). Paul pernah menemukan rombongan satpam berkumpul di taman tersebut. Lalu, ketika ditanya sedang apa, mereka menjawab sedang mengusir PSK yang sedang mangkal. "Kalau sendirian, satpam enggak berani karena ada germonya yang preman. Jadi, satpam beramai-ramai mengusir bersama satpam lain," tuturnya.

Para PSK itu mulai berkumpul di taman sekitar pukul 21.00 wib. Biasanya ada sekitar enam PSK dengan pakaian seksi dan dandanan menor. Kondisi ini meresahkan warga. Paul pun pernah melaporkan keberadaan PSK itu ke polsek. Namun laporannya itu baru ditanggapi saat forum antara kecamatan dan polsek digelar.

Keberadaan PSK ini juga diakui Ketua RT 1 RW 8, Titi (52 tahun). Titi pernah bertemu dengan salah satu PSK. "Sekitar pukul 02.00 wib, ada wanita dengan dandan lengkap, saya tanya ngapain di taman. Terus, dia jawab pulang kerja. Ya masa jam 2 pagi pulang kerja malah nongkrong di taman sendirian," tutur Titi.

Pemerintah Kota Bandung Menjawab

Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Arief Prsetya, mengaku bahwa dirinya telah menerima adanya laporan tentang taman yang telah digunakan untuk tempat kumpul PSK tersebut. Ke depan, akan ada tata tertib taman yang dikeluarkan dinasnya. Tata tertib ini akan ditempel di taman-taman.

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengatakan pembenahan dan penataan kembali taman yang dilakukan Pemkot Bandung sebenarnya bertujuan positif. Oded juga mengaku sudah menerima laporan tentang taman yang telah digunakan untuk hal-hal negatif itu melalui pesan singkat dan media sosial. "Surabaya menata taman dan menempatkan 2 penjaga per 200 meter. Ini akan dikaji. Kami pun harus sabar membimbing masyarakat yang tingkat kesadarannya masih rendah," kata Oded.

@ @ @


Arie C Meliala/Bella Sepri Nika, H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 26/Feb/2014(4)-Daraoraura

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More