Pendidikan Dokter Spesialis Perlu Diintervensi

Ilustrasi | Sumber foto: batamnews.co.id

Karena mahalnya biaya pendidikan, jumlah dokter spesialis di Indonesia masih sedikit. Pemerintah diharapkan bisa mengintervensi, mulai dari perumusan sistem baru, hingga penggelontoran beasiswa.

Anggota Komisi X DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto, mengungkapkan, sistem baru pendidikan dokter spesialis termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang dibahas sepanjang tahun ini namun gagal disahkan. RUU ini rencananya akan dibahas lagi tahun depan dan ditargetkan bisa disahkan. "Biaya pendidikan dokter spesialis yang begitu mahal membuat jumlah orang yang bisa mengaksesnya juga terbatas. Itu sebabnya kita kekurangan dokter spesialis. Imbas lebih jauh lagi dari kondisi ini yanitu biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum juga menjadi mahal," ungkap Itet Tridjajati Sumarijanto pada Minggu (25/11/2012) di Jakarta.

Itet menambahkan, biaya pendidikan dokter spesialis menjadi mahal karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Penetapan dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). "Sistem inilah yang hendak kita ubah. Bukan untuk melucuti kewenangan KKI, tetapi untuk membuat biaya pendidikan dokter semakin terjangkau," ujarnya. Selain jumlah yang minim, menurutnya, dokter spesialis di Indonesia juga belum terlalu variatif. Pilihan masyarakat dalam mengambil pendidikan spesialisasi juga masih didasarkan popularitas penyakit. Padahal, ada beberapa penyakit yang mungkin kurang terekspose, tetapi tetap membutuhkan dokter-dokter spesialis. "Karena tidak ada data rekam medis akurat, kami tidak bisa menentukan arah kebijakan pendidikan spesialis ini. Kami akan dorong hal ini, juga pembuatan rekam medis," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, sebelumnya juga mengungkapkan keinginan pemerintah untuk menciptakan sistem baru pendidikan kedokteran spesialis. Permasalahan utama yang disebut Nuh juga menyangkut mahalnya biaya pendidikan. "Yang kita sasar adalah penyusunan mekanisme pembiayaan lewat RUU Dikdok. Pembahasan dan pengesahan diharapkan tahun depan. Pokoknya semua dikejar 2013," ujar Nuh.

Itet menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) tidak akan menyinggung kurikulum. Hal ini disebabkan karena memang DPR tidak berkompeten untuk itu. "Yang akan diprioritaskan adalah perumusan kebijakan demi mendorong tercapainya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh golongan masyarakat. Kami tidak akan mengurusi kurikulum. Biarlah itu menjadi kewenangan pakar," katanya.

Selain pendidikan dokter spesialis, hal lain yang juga penting untuk diprioritaskan adalah pemberian keistimewaan bagi daerah-daerah tertinggal. Pemrioritasan bisa dilakukan lewat pemberian beasiswa kepada putera daerah. Ini penting, karena daerah-daerah seperti itulah yang justru paling membutuhkan peran dokter.

RUU Dikdok dibahas sepanjang tahun ini oleh Kemendikbud dan Komisi X DPR RI bersamaan dengan pembahasan RUU Pendidikan Tinggi (Dikti). Namun, jika RUU Dikti disahkan oleh Sidang Paripurna, RUU Dikdok malah ditarik lagi oleh pemerintah di tengah jalan. Disinyalir, salah satu alasan penarikan itu terjadi karena adanya keberatan yang diajukan oleh organisasi-organisasi profesi dokter.

---

A-165 H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 26/11/12(22)-Daraoraura