Dana BOS Jabar 2013 Mulai Disalurkan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahap pertama untuk 26 kab./kota periode Januari-Maret 2013 sebesar Rp 984,5 miliar. Perinciannya sebagai berikut: Rp 683,8 miliar untuk sekolah dasar (SD) dan SD luar biasa (SDLB); dan Rp 300,7 miliar untuk sekolah menengah pertama (SMP), SMP luar biasa (SMPLB), dan SMP terbuka.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Wahyudin Zarkasyi, mengatakan, dana BOS ini ditransfer seluruhnya oleh Bank Jabar Banten ke rekening penerima dana BOS. Dalam penyalurannya, tidak ada pembebanan biaya apa pun, sehingga dana dapat diterima oleh sekolah secara utuh. Hal itu disampaikan Wahyudin dalam Peluncuran Dana BOS Triwulan I, Januari-Maret 2013 di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (18/1/2013).
Jawa Barat menerima alokasi total dana BOS sebesar Rp 4,161 triliun untuk 2013. SD/SDLB menerima Rp 2,761 triliun, SMP/SMPLB, dan SMP terbuka Rp 1,219 triliun, dan cadangan untuk semua sekolah sekitar Rp 179 miliar. Dengan perincian siswa SD/SDLB Rp 580.000/siswa/tahun dan siswa SMP, SPMPLB, SMP terbuka mendapat Rp 710.000/siswa/tahun. Namun, Wahyudin mengatakan, pencairan yang dilakukan adalah secara bertahap untuk tiga bulan pertama dulu.
Penggunaan dana BOS di sekolah, menurut Wahudin, harus dikelola secara mandiri sesuai kesepakatan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengusulan dana BOS pun harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama. Pemprov juga sudah membentuk tim manajemen BOS provinsi untuk kelancaran penyaluran dana BOS di Jabar, sedangkan di kab./kota, tim manajemen BOS ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
Hindari Penyimpangan
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan, BOS bermanfaat bagi 7,8 juta siswa sekolah negeri dan swasta. Melalui BOS, Ahmad berharap beban masyarakat bisa teringankan. "Angka partisipasi pendidikan kita semoga terus meningkat hingga mencapai 100 persen pada 2014. Kalau sudah 100 persen sampai SMP, maka Jawa Barat dalam menjalankan amanat dari MDGs (Millenium Development Goals) yang dievaluasi 2015 nanti, sudah menyumbang seperlima bagian dari Indonesia menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Diknas) sembilan tahun," tambah Ahmad Heryawan.
Ahmad berharap, Disdik mempunyai tim khusus untuk menyisir masyarakat agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Pendidikan, menurut dia, membuat Jabar bisa bersaing secara global. Di samping itu Ahmad juga meminta kepala sekolah dan pihak di lapangan untuk tidak melakukan penyimpangan. Terkait itu, 20.000 software tata cara pelaporan yang sudah disebarkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga laporan dapat tertata dengan rapi. Dengan demikian, semua orang bisa melihat penggunaan dana BOS itu.
A-199 H.U. "Pikiran Rakyat", JOY DEDICATION Blog | 19/1/13(26)-Daraoraura
Tidak ada komentar